BOGOR, CEKLISSATU - Pemerintah Kota Bogor terus mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik, pergudangan, dan fasilitas lain bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). 

Hal itu di bahas melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas KKMP se-Kota Bogor, yang di gelar di Hotel Pajajaran Suites Jalan Bogor Nirwana Residence Pada Rabu, (5/11/2025), sebanyak 68 titik lokasi lahan telah diusulkan oleh seluruh kelurahan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (KUKM Dagin) Kota Bogor, Rahmat Hidayat, menjelaskan bahwa rakor tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda diantaranya Dandim, Kapolres, Kajari, dan DPRD. 

Baca Juga: 68 Pengawas Koperasi Merah Putih se-Kota Bogor Dapat Pembekalan Tata Kelola, Dedie Rachim Sampaikan Ini

“Rakor ini dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan Inpres 17 Tahun 2025, agar seluruh lurah dan camat memahami kriteria lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan gerai dan gudang KKMP,” ujarnya.

Rahmat menuturkan, sesuai ketentuan Inpres, luas lahan minimal yang dibutuhkan adalah 1.000 meter persegi dengan ukuran bangunan 30x50 meter. Pemerintah Kota Bogor melalui para lurah diminta untuk mendata lahan milik pemerintah, BUMN, BUMD, maupun tanah eks BLBI yang bisa dimanfaatkan.

“Selama lahan itu milik pemerintah atau badan usaha milik negara dan daerah, bisa digunakan untuk pembangunan KKMP. Nantinya akan dikoordinasikan oleh satgas tingkat pusat,” jelasnya. 

Saat ini, lanjut Rahmat, seluruh kelurahan telah menyerahkan usulan lokasi dan tengah menunggu verifikasi Satgas Pusat melalui portal yang dikelola PT Agrinas Nusantara, BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan gerai KKMP.

“Semua titik sudah disampaikan dan akan di upload ke portal PT Agrinas. Kalau disetujui, pembangunan bisa langsung dimulai,” katanya.

Baca Juga: Wujudkan Program Astacita, Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih se-Kota Bogor Diberikan Pelatihan Perkoperasian 

Rahmat menegaskan, Pemkot Bogor menargetkan percepatan pengadaan lahan ini dapat rampung sebelum 15 November 2025. 

“Kita ingin menjadi kota tercepat dalam penyediaan dan penunjukan lahan agar pembangunan segera dimulai. Bahkan kalau bisa lebih cepat dari target waktu yang diberikan Satgas Pusat,” tuturnya optimistis.

Salah satu lahan yang diusulkan berasal dari Kelurahan Menteng dengan luas mencapai 3.000 meter persegi, di mana sebagian akan digunakan untuk fasilitas KKMP. 

Rahmat juga menyebut, operasional pembangunan ini akan didanai melalui APBN sebesar Rp3 miliar dan dilaksanakan langsung oleh PT Agrinas Nusantara.

“Kita berharap Kota Bogor bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam percepatan penyediaan lahan dan pembangunan KKMP,” pungkas Rahmat.