BOGOR, CEKLISSATU.COM– Rencana pembangunan jalur pedestrian di kawasan utara Kabupaten Bogor mulai memasuki tahap pembahasan anggaran. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD kini tengah menghitung kebutuhan dana untuk membuka peluang terealisasinya fasilitas khusus pejalan kaki tersebut.
Tak ingin hanya menjadi wacana, DPRD Kabupaten Bogor mulai berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengetahui besaran anggaran yang harus disiapkan.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengungkapkan bahwa pembangunan pedestrian di wilayah utara merupakan salah satu kebutuhan infrastruktur yang perlu diperhatikan. Terlebih, keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting untuk menunjang aksesibilitas sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
"Kami bersama Dinas PUPR sedang berkoordinasi untuk menghitung kebutuhan anggaran ideal yang harus disiapkan. Setelah diketahui nilainya, kami akan mengkaji kembali apakah pembangunan tersebut bisa dimasukkan sebagai salah satu skala prioritas, sebagaimana arahan Pak Bupati," ujar Sastra Winara.
Meski demikian, pembangunan pedestrian tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan matang. Besarnya kebutuhan anggaran menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum proyek tersebut ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah.
DPRD ingin memastikan rencana tersebut tidak mengganggu pembiayaan program pembangunan lainnya. Karena itu, kemampuan keuangan daerah akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.
"Tentu harus disesuaikan karena kebutuhan anggarannya cukup besar. Nantinya akan diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah," jelasnya.
Menariknya, pembahasan ini juga berkaitan dengan rencana pembangunan pedestrian yang sebelumnya sempat disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Terkait kemungkinan Pemkab Bogor menyiapkan anggaran sendiri sebagai antisipasi apabila pembangunan dari pemerintah provinsi belum terealisasi, Sastra menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap Pemprov Jabar.
Menurutnya, penyiapan anggaran cadangan justru menjadi langkah antisipatif agar rencana pembangunan tetap memiliki alternatif pendanaan. Sementara itu, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi tetap akan dilakukan.
"Bukan begitu. Yang terpenting, saat ini kami menyiapkan cadangan anggarannya terlebih dahulu. Selanjutnya, kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi," tegasnya.