BOGOR, CEKLISSATU.COM - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara mendorong 10 proyek strategis pembangunan tahun anggaran 2027 mulai dilelang pada Desember 2026. 

Langkah itu ditargetkan membuat proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut bisa mulai dikerjakan Januari 2027, sehingga pembangunan tidak lagi molor akibat keterlambatan proses lelang.

Dengan skema lelang dini tersebut, pengerjaan fisik proyek strategis Kabupaten bogor diharapkan bisa dimulai pada Januari 2027.

Baca Juga: Rudy Susmanto Dukung Loker Inklusif, Penyandang Disabilitas hingga Mantan Napi Diberi Kesempatan Kerja

Menurut Sastra, percepatan proses pengadaan barang dan jasa diperlukan agar proyek pembangunan memiliki waktu pengerjaan yang lebih panjang. Karena itu, persiapan administrasi dan dokumen pendukung harus diselesaikan lebih awal.

"Pak Bupati tadi minta pertama pendampingan, kedua bisa dilelang lebih awal ketika secara administrasi sudah selesai, supaya nanti waktunya untuk pelaksanaannya cukup panjang," kata Sastra, dikutip Minggu (15/11/2026).

Ia menyebutkan, terdapat sekitar 10 proyek strategis dengan nilai anggaran mencapai ratusan miliar rupiah yang sedang dipersiapkan untuk mengikuti lelang dini. 

Baca Juga: 10 Proyek Strategis Kabupaten Bogor Bakal Dilelang Desember 2026, Flyover Bojonggede-Kemang Masuk Prioritas

Penandatanganan kontrak ditargetkan dapat dilakukan pada awal tahun anggaran sehingga pekerjaan tidak perlu menunggu proses lelang yang berlarut-larut.

Sastra berharap pola tersebut dapat menjadi solusi untuk menghindari keterlambatan pembangunan seperti yang pernah terjadi pada sejumlah kegiatan di tahun sebelumnya.

"Kita berharap tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang ketika waktunya sudah ditentukan, tetapi lewat batas pengerjaannya," tegasnya.

Selain mempercepat pembangunan, langkah ini juga berkaitan dengan upaya Pemkab Bogor memenuhi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indikator tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.