KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU -- Bupati Bogor, Rudy Susmanto membuka Gebyar Administrasi Kependudukan tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Peresmian Gerai Pelayanan Publik (GPP) Wilayah Bogor Barat, pada Selasa (27/05/2025).
Rudy Susmanto mendorong agar dilakukan percepatan inovasi layanan adminduk di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
“Saya mengapresiasi atas sinergi lintas instansi yang terbangun dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat," ungkap Rudy Susmanto.
"Gebyar Adminduk ini bukan hanya soal pelayanan dokumen kependudukan, tapi juga bentuk kolaborasi dan inovasi nyata membangun Kabupaten Bogor bersama-sama,” tambah Rudy Susmanto.
Baca Juga: Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemkab Bogor Siagakan Tim Pengamanan Hewan Kurban dan Posko Pemeriksaan
Rudy Susmanto menjelaskan bahwa hak dasar masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan KK.
Namun, ia mengakui, luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang meliputi 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan masih menjadi tantangan besar dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Tahun 2025, kami berkomitmen menambah layanan cetak KTP di 40 kecamatan,” jelas Rudy Susmanto.
Ia menekankan pentingnya pemerataan layanan, terutama bagi warga yang tinggal di daerah perbatasan, yang selama ini harus menempuh jarak jauh ke Cibinong untuk mengakses layanan Adminduk.
Bupati meminta dukungan penuh dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan jajaran provinsi.
“Mohon kuota blanko KTP dan KK kami ditambah, jangan sampai saat kami ingin jemput bola, ketersediaannya justru jadi kendala,” ucapnya.
Rudy juga menyampaikan apresiasi atas peluncuran Sistem Layanan Online Kependudukan (Siloka) dan pelaksanaan pelayanan adminduk di 435 kantor desa dan kelurahan melalui jaringan pelayanan terintegrasi.
Kemudian peresmian Gerai Pelayanan Publik (GPP) di Gedung E RSUD Leuwiliang juga menjadi momen penting yang menandai perluasan akses layanan ke masyarakat di wilayah barat.
Ia menargetkan pembentukan GPP di seluruh wilayah strategis Bogor, meliputi Bogor Barat, Timur, Tengah, Utara, dan Selatan.
“Pemerintah wajib hadir dan menjemput bola. Tidak hanya memperbanyak titik layanan, tapi juga memastikan seluruh masyarakat dilayani dengan baik,” tandas Rudy Susmanto.
Selanjutnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI, Teguh Setyabudi berharap, semangat pelayanan dan kolaborasi lintas instansi terus dijaga dan ditingkatkan.
“Kami di pusat siap memberikan dukungan penuh, dan saya minta jajaran Dukcapil Kabupaten Bogor semakin solid dan proaktif,” ujar Teguh.
Teguh mengungkapkan, Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia, yakni mencapai 5,89 juta jiwa per Desember 2024, bahkan melebihi beberapa provinsi di luar Jawa.
Dengan wilayah yang sangat luas, ia menekankan perlunya inovasi berkelanjutan dalam pelayanan kependudukan.
“Kalau kita bisa selesaikan masalah Adminduk di Kabupaten Bogor dan Jawa Barat, itu berarti kita telah menyelesaikan hampir 18 persen dari masalah Adminduk secara nasional,” pungkasnya.
